Kupang, 10 Mei 2024- Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) bersinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menginisiasi Pertemuan Reguler Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) sebagai wadah bagi para pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan program pemerintah dengan para mitra guna mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (02/05) di Kristal Hotel Kupang, dihadiri oleh 76 peserta dari beragam pemangku kebijakan dan lembaga yang bergerak di bidang perikanan secara daring maupun luring.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Ibu Sulastri H. I. Rasyid, S.Pi, M.Si., membuka kegiatan KPBP ini dengan menyampaikan berbagai isu perikanan yang terjadi secara Global dan Nasional, khususnya di Provinsi NTT.
“Komoditas perikanan Tuna merupakan salah satu komoditas unggulan di Provinsi NTT. Belakangan ini kita sedang dihadapkan oleh salah satu isu dan tantangan terkait status pemanfaatan stok tuna yang terus mengalami penurunan untuk wilayah Indian Ocean Tuna Commission. Sehingga, melalui forum regional fisheries management organization, banyak negara bersepakat untuk terus mengupayakan perlunya tindakan pengelolaan perikanan tuna secara berkelanjutan,” kata Ibu Sulastri dalam sambutannya.
Ibu Sulastri menambahkan bahwa salah satu capaian bersama melalui kegiatan KPBP Tuna adalah diperolehnya sertifikat Marine Stewardship Council (MSC) untuk perikanan Huhate dengan jenis ikan Madidihang dan Cakalang di wilayah Flores Timur dan Flores Barat. Ibu Sulastri menekankan bahwa capaian sertifikasi MSC ini pun merupakan ekolabel bergengsi tingkat dunia yang mendukung perikanan berkelanjutan dan bertanggungjawab.
Lebih lanjut, dengan adanya kegiatan KPBP, DKP Provinsi NTT mengharapkan seluruh pihak dan stakeholder mendukung dan berperan aktif tidak hanya dalam penyediaan data dan informasi hasil tangkapan tuna, namun aktif bekerja sama dalam menjalankan kepentingan bersama dalam mendukung pengelolaan perikanan Tuna lebih baik ke depannya serta menentukan arah kebijakan perikanan Tuna yang tepat.
Apresiasi atas sinergitas yang dilakukan antar Yayasan MDPI dengan DKP Provinsi NTT juga disampaikan Ibu Sulastri dalam sambutannya. Kerja sama yang dilakukan selama ini baik dalam pengelolaan perikanan tuna maupun koordinasi dalam isu-isu perikanan dan nelayan di NTT menjadi semangat juang yang perlu terus terjalin.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan MDPI atas dukungannya kepada Pemerintah Provinsi NTT, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana, banyak sekali proses yang telah kita jalani bersama dan semoga ini menjadi nilai ibadah dan suatu tahapan untuk pengelolaan perikanan Tuna di Provinsi NTT akan menjadi lebih baik ke depannya.,” kata Sulastri.
Yayasan MDPI sebagai penyelenggara serta fasilitator dalam kegiatan pertemuan KPBP regular menyampaikan beberapa poin penting dalam pertemuan tahun ini. Perwakilan manajemen Yayasan MDPI, Yunita Mardiani, selaku Operation Lead, menyampaikan terdapat tiga isu penting.
“Saat ini terdapat beberapa isu perikanan yang perlu untuk diperhatikan, pertama berkaitan dengan peningkatan nilai produk perikanan; kedua, berkaitan dengan Ketelusuran produk perikanan; dan ketiga, terpenuhinya legal, terlapor, dan diatur.,” kata Yunita dalam sambutannya.
Yunita menuturkan bahwa peningkatan nilai produk perikanan saat ini bukanlah hanya pada angka produksi, melainkan kualitas. Menjaga kualitas ikan, merupakan salah satu upaya dalam mendukung keberlanjutan sumber daya Ikan. Yunita juga menekankan bahwa selain kualitas, mekanisme sertifikasi ekolabel produk perikanan juga menjadi harapan dalam meningkatkan nilai produk, dan menjadi bukti bahwa produk yang diperoleh sesuai dengan standar berkelanjutan.
Pada sesi diskusi, berbagai isu terkait perikanan dan nelayan dibahas dari beragam sudut pandang. Topik yang dibahas mulai dari diseminasi tentang pentingnya asuransi kecelakaan kerja bagi nelayan perikanan tangkap melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Topik ini mendapat respon baik dari peserta, khususnya nelayan yang menganggap bahwa nelayan skala kecil juga butuh jaminan kerja yang jelas.
Selain diisi dengan panel diskusi dan pemaparan meteri oleh berbagai lembaga dan stakeholder, kegitan KPBP ini juga dihadari secara langsung oleh kelompok Nelayan di Provinsi NTT. Salah satu perwakilan dari kelompok nelayan, Robinson, mengatakan bahwa ia dan kelompok nelayannya merasa terbantu dalam hal pembaharuan informasi dan isu-isu terkait perikanan dalam kegiatan ini.
“Kami mendapat banyak pencerahan mengenai perizinan dokumen kapal, program, hingga masalah yang ada saat ini di dunia perikanan. Selain itu, kami juga berharap ada solusi dan peningkatan harga jual dari hasil tangkapan kami sehingga kami bisa menyeimbangkan dengan biaya pengeluaran dalam melaut sehari-hari,” kata Robinson.
Kegiatan ini juga ditutup dengan pembahasan capaian pelaksanaan rencana kerja KPBP Provinsi NTT Periode 2023-2025 yang dibagi dalam beberapa kelompok, di antaranya, Rencana Kerja Kelompok Tuna; Rencana Kerja Kelompok Gurita; dan Rencana Kerja Kelompok Konservasi.
Kegiatan pertemuan KPBP merupakan sebuah forum multi-stakeholder yang terdiri dari nelayan, pelaku usaha, industry, NGO, Pemerintah dan akademisi. Dengan adanya forum ini maka sangat berperan sebagai platform bagi para pemangku kepentingan tersebut untuk berinteraksi, bernegosiasi, berbagi informasi, dan mengomunikasikan berbagai regulasi terkini terkait dengan sektor tersebut. Pertemuan ini juga menghasilkan serangkaian rekomendasi berdasarkan diskusi mengenai isu-isu terkini yang ada, dengan tujuan untuk bekerja sama dalam mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
Kegiatan yang juga dikenal sebagai Fisheries Co-Management Committee (FCMC) ini rutin diinisiasi secara tahunan oleh Yayasan MDPI. Kegiatan ini terbagi dalam dua tingkatan kegiatan, KPBP Provinsi dan Regional. Tahun ini, Yayasan MDPI menyelenggaran pertemuan KPBP Provinsi di tujuh lokasi, di antaranya Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Rangkaian kegiatan KPBP Provinsi nantinya akan ditutup dengan KPBP Regional yang merupakan kumpulan dari berbagai stakeholder, lembaga, dan lapisan masyarakat perikanan yang bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
Issued by : Yayasan MDPI
Date : 10 Mei 2024
